PAD Kebumen Harus Didongkrak

Rapat paripurna DPRD Kebumen

KEBUMEN – Fraksi Keadilan Nurani (FKN) DPRD Kebumen menyoroti realisasi pendapatan daerah pada APBD 2014. Sebab dalam APBD 2014 masih didominasi pendapatan transfer sebesar 87,64 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 12,30 persen.

Ketua FKN, Nur Hidayati saat rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi mengatakan dalam kondisi ini perlu adanya penggalian potensi peningkatan pendapatan kecuali pendapatan retribusi daerah. Selanjutnya, belanja daerah setelah perubahan hanya terserap 92,98 persen, yaitu sebesar Rp 1, 9 miliar lebih. Sehingga ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 143,9 miliar.

“Dilihat dari prosentase serapannya yang rata rata angka 90 persen, kami berpendapat bahwa sangat diperlukan perencanaan dan program yang lebih matang dan terukur.Terlebih pada belanja hibah yang capaiannya hanya 70 persen,” tuturnya

Selain itu, FKN juga mengkritisi belanja untuk pembangunan gedung mempunyai alokasi yang sangat tinggi dibanding dengan belanja lainnya. FKN menyayangkan pengalokasian anggarannya yang sangat fantastis, meski belanja bangunan dan gedung itu penting tetapi perlu dipertimbangkan sisi prioritas dan kemanfaatan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan dan program program pembangunan yang dijalankan baru sebatas menghasilkan output namun belum melahirkan outcome. FKN belum melihat keterkaitan langsung dampak dan manfaat dari program dan alokasi anggaran yang dijalankan pemerintah untuk masyarakat.

Dari program yang digulirkan belum nampak sustainabilitas dan kontinuitas. FKN berpendapat peningkatan pendapatan dan besarnya belanja daerah belum berdampak optimal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen. (ori/ Radar Banyumas /LintasKebumen©2015)

Kembali Dapat WDP, Bupati Minta Introspeksi

Ilustrasi uang

KEBUMEN – Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kembali mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini itu kali kedua setelah dua tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk itu, Bupati Buyar Winarso meminta semua pihak introspeksi dan memperbaikinya pada tahun berjalan ini. Hal itu tertuang dalam sambutan tertulis Bupati Buyar Winarso pada rapat pleno penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 di Kantor DPRD Kabupaten Kebumen, Kamis (7/5).

Pembenahan

Sambutan Bupati Buyar itu dibacakan Sekda Adi Pandoyo. Dijelaskannya, pelaksanaan pemeriksaan itu sesuai standar audit. Di sini prinsip-prinsip asersi manajemen dikedepankan. Meliputi keberadaan suatu aset, keterjadian transaksi, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, substansi hak dan kewajiban serta ketepatan penyajian dan kecukupan informasi dalam pengungkapannya.

Pihaknya menekankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menginventarisasi asetaset dan pembenahan menyeluruh, sehingga sesuai yang disajikan pada laporan keuangan. Terlebih tahun 2015 ini sudah harus beralih ke sistem pengelolaan keuangan yang berbasis akrual. Sehingga harus diimbangi komitmen yang tinggi dari SKPD, termasuk peningkatan kapasitas SDM yang tersedia.

Lebih lanjut secara umum, pendapatan sudah melampaui target mencapai 104,88 persen, dari target Rp 1,8 triliun terealisasi Rp 1,9 triliun. Jika dibandingkan realisasi 2013 yang hanya Rp 1,6 triliun, maka terjadi kenaikan 20,94 persen.

Adapun target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2015 Rp 163 miliar terealisasi Rp 242 miliar. Realisasi penerimaan dari pendapatan transfer juga melampaui target dari target 1.711.964.781.000 terealisasi Rp 1.723.930.277.062. Dengan demikian, kontribusi masing-masing jenis pendapatan didominasi pendapatan transfer sebesar 87,64 persen dan PAD 12,30 persen. (K5-32/ Suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Pendapatan Turun, Bupati Buyar Kecewa

Bupati Kebumen menyaksikan penandatanganan pakta integritas. (Foto: Sukmawan)

KEBUMEN – Di hadapan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Bupati Kebumen Buyar Winarso menumpahkan kekecewaannya karena pendapatan asli daerah yang diperoleh sejumlah SKPD mengalami penurunan.

Kepala SKPD diundang dalam acara pekan panutan pembayaran PBB, sekaligus penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), penandatanganan pakta integritas, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, serta penandatanganan prasasti sarana pemerintahan di Gedung Pertemuan Setda Kebumen, Senin (12/01/2015).

“Mengapa pendapatan dari pasar malah turun padahal jumlah pedagangnya terus bertambah. Dari parkir juga turun, padahal jumlah kendaraan terus naik. Demikian pula pariwisata,” ujar Buyar.

Penyerapan anggaran di SKPD yang belum optimal, juga membuat kecewa Buyar yang akan mengakhiri masa jabatannya Juli 2015. Penyerapan anggaran tahun 2014 yang hanya 92 persen, membuat bupati meminta ada evaluasi menyeluruh. Bupati tidak mau mendengar kurangnya karyawan menjadi alasan rendahnya penyerapan anggaran.

“Kalau masalah kurang karyawan, semua SKPD kekurangan. Karyawan yang ada seharusnya dimaksimalkan,” tandas Buyar yang menghendaki di akhir jabatannya, penyerapan anggaran bisa mencapai 98 persen. (Suk- KRjogja /LintasKebumen©2014)

Target PAD Naik 8,29 Persen

Ilustrasi

KEBUMEN – Setelah melalui proses cukup alot, akhirnya secara resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen 2015 disahkan DPRD, Senin (29/12). Besarnya anggaran belanja pada APBD 2015 ditetapkan sebesar Rp 2,039 triliun lebih dan pendapatan daerah sebesar Rp 1,972 triliun lebih.

Penetapan APBD yang dibacakan oleh Sekwan Dwi Budi Satrio melalui Rapat Paripurna DPRD tersebut setelah sebelumnya mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dari hasil evaluasi gubernur, Pemkab Kebumen diminta menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pengalokasian anggaran harus mendukung sembilan bidang pembangunan nasional yang dijabarkan ke dalam isu-isu strategis pembangunan nasional 2015.

Anggaran belanja sebesar Rp 2,039 triliun lebih dialokasikan paling banyak untuk bidang sosial budaya (sosbud) dan kehidupan beragama yang mencapai Rp 1,477 triliun lebih atau 72,42 persen dari total APBD. Sedangkan untuk bidang ekonomi hanya sebesar 2,62 persen dari total APBD, atau mencapai Rp 53,4 miliar lebih.

Sedangkan untuk pendapatan daerah pada APBD 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 151,079 miliar lebih atau 8,29 persen dibandingkan dengan target pendapatan 2014. Jika pada 2014 pendapatan daerah hanya sebesar Rp 1,821 triliun lebih, pada 2015 naik menjadi Rp 1,972 triliun lebih. Sayangnya, pendapatan daerah tersebut masih ditopang oleh dana perimbangan yang mencapai Rp 1,245 triliun lebih, pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp 42,3 miliar lebih, serta pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp 553,5 miliar lebih.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo itu dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan DPRD, serta 38 anggota lainnya. Sedangkan dari pihak eksekutif juga cukup lengkap, mulai Bupati Buyar Winarso, Wakil Bupati Djuwarni, Sekda Adi Pandoyo, para staf ahli, asisten Sekda, serta pimpinan SKPD lainnya.

Bupati Buyar Winarso dalam sambutannya menyampaikan dalam APBD telah termuat alokasi pendapatan dan belanja. Untuk PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

“Pendapatan dari pusat telah disesuaikan dengan pagu definitif. Sedangkan pendapatan dari provinsi diasumsikan secara rasional,” kata Buyar Winarso.

Sedangkan untuk alokasi belanja, kata Buyar, kegiatan yang akan dibiayai mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku. Serta disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Bupati berharap dengan telah ditetapkannya APBD 2015, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar, tertib dan terkendali. Sehingga hasilnya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kepada seluruh jajaran eksekutif dan legislatif, saya mengajak untuk tetap bersemangat, kerja keras, kerja cerdas. Dengan meningkatkan kinerja, citra dan produktifitas, melalui peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat disegala bidang,” tandas bupati. (ori/nun- Radar Banyumas)

Potensi PAD Kebumen Naik 6 Persen

Rapat Parpurna DPRD Kebumen dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2015, di Ruang Paripurna, Senin (1/12). (Photo: Tubas Media)

KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, Jawa Tengah telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi di Rapat Parpurna DPRD Kebumen dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2015, di Ruang Paripurna, Senin (1/12). Satu diantaranya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang  mempertanyakan besarnya anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam jawaban bupati melalui Sekda Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo potensi PAD dalam RAPBD tahun 2015 sebesar Rp 173.407.685.000 terdiri dari pajak daerah Rp 42.393.620.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 8.865.000.000 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 98.177.434.000.

Adi Pandoyo menambahkan dengan asumsi yang dipakai dalam menentukan proyeksi kenaikan PAD dibandingkan dengan perubahan APBD tahun 2014 potensi PAD tahun 2015 sebesar Rp 173.407.685.000 naik 6 % jika dibandingkan dengan potensi PAD tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp 163.586.346.000.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo itu, dihadiri oleh 46 anggota DPRD, Bupati Buyar Winarso, Sekda Adi Pandoyo, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Kebumen. Pada kesempatan itu, Rapat Paripurna juga mengumumkan perubahan nama Balegda menjadi Badan Pembentukan Perda dan Prolegda menjadi Badan Pembentukan Perda. (Tubas Media/BS/Lintas Kebumen)