Nasional

Ini Penjelasan BMKG Mengenai Gempa 5,6 SR di Yogya

gempa2

JAKARTA – Gempa berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya kira-kira pukul 18.45 WIB, Rabu (11/11). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa terjadi karena adanya pergeseran lempeng di zona interplate (antar lempeng).

“Gempa terjadi di zona interplate bukan intraplate yaitu pada zona benioff (batas lempeng di mana gempa bumi terjadi),” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG M Riyadi, Rabu (11/11/2015) malam.

Gempa interplate artinya gempa terjadi di batas antar dua lempeng. Ada pun gempa intraplate yaitu gempa terjadi di lempeng itu sendiri.

Baca juga: Benda-benda di Meja Warga Semarang Bergetar karena Gempa Yogya

Meski cakupannya luas, BMKG telah memastikan gempa di Yogya tak berpotensi tsunami. Lebih jauh Riyadi menyebut gempa Yogya masuk ke dalam gempa kategori menengah.

“Kedalamannya 93 kilometer, tidak begitu dangkal, semakin dalam cakupannya akan semakin luas. Sebetulnya tidak besar sekali, itu kategori menengah,” ujar Riyadi.

Sementara itu Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, kemiringan bidang (dip) di gempa Yogya adalah 30 derajat. Hal tersebut disampaikan Daryono melalui blog pribadinya pada Rabu (11/11).

“Gempabumi ini dibangkitken oleh mekanisme sumber berupa penyesaran dengan arah gerakan dominan turun (normal fault) sebagai release tension implikasi dari subducted plate,” tulis Daryono.

“Mekanisme sumber ini relevan dengan kedalaman hiposenter (pusat gempa) yang merupakan gempabumi menengah di mana gaya tekan sudah tidak terlalu dominan, tetapi gaya tarikan ke bawah sudah mulai efektif bekerja,” paparnya. (rna/rjo/ detik.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Warga Kebumen Tolak Amdal PT Semen Gombong

demo tambang semen

SEMARANG – Warga sekitar Kawasan Karst Gombong Selatan Kabupaten Kebumen melakukan demo di depan kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/10). Mereka menolak pendirian pabrik PT Semen Gombong

Kedatangan mereka untuk mengawal dan meminta penjelasan terkait sidang amdal yang diajukan PT Semen Gombong yang merupakan anak perusahaan PT Medco Energi. Dalam demo tersebut mereka ditemui Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Agus Sriyono.

Ia mengatakan Badan Lingkungan Hidup tugasnya membuat komitmen yang berpihak kepada masyarakat. Dalam sidang Amdal tersebut mengerahkan 14 pakar dibidangnya dari akademisi universitas yang berisi enam profesor dan doktor yang masih memasuki tahapan verifikasi data.

“Jangan khawatir jika ada pabrik karena harus dikawal betul amdalnya dan apakah amdal kalau sudah jadi mesti jalan belum tentu contohnya amdalnya jadi tapi prakteknya Semen Pati tidak jalan,” katanya.

Ketua Persatuan Rakyat Penyelamatan Karts Gombong (Perpag), Samtilar mengatakan, kawasan yang akan ditambang menyimpan sekitar 200 gua bawah tanah dan 32 mata air. Sumber air itu, menurutnya, dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan dan pertanian bagi warga di 11 kecamatan di Kebumen.

“Kami meminta komisi Amdal dan Gubernur menolak permohonan perizinan, karena kawasan karst menopang kehidupan warga dan kelestarian alam di Kebumen,” ujarnya.

Di kawasan tersebut, imbuhnya, menyimpan banyak lorong air bawah tanah yang selama ini digunakan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan hidup. “Dampak sosial penambangan seperti gangguan akibat suara dinamit yang digunakan untuk meledakkan karst menganggu warga. Selain itu, debu-debu di sekitar proyek juga menganggu kesehatan warga,” katanya.

Sementara itu Lapiyo Wakil Ketua Perpag mengatakan akan terus menolak apapun yang akan merusak lingkungan karena adanya pembangunan Semen Gombong akan merusak ekosistem yang ada.

“Jika pembangunan berjalan pasti mata air menjadi mati sehingga kami akan menolak apapun yang berkaitan dengan lingkungan terutama air,” jelasnya. (suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

BNP2TKI: Dukung DPRD Kebumen Isi Peluang TKI di Sektor Formal

bnp2tki

JAKARTA – Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI mengatakan, untuk itulah saat ini harus ada lembaga pelatihan di kabupaten/kota yang mampu menciptakan calon TKI dengan kompetensi sesuai yang dipersyaratkan oleh negara penempatan.

Terkait hal itu, peran dari dinas maupun dari pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan kompetensi (kapasitas dan kapabilitas) calon TKI.

Peluang penempatan TKI sektor formal maupun permintaan TKI dengan skil cukup besar sangat tinggi. Permintaan tersebut mulai dari negara-negara Timur Tengah sampai Asia Pasifik.

“Selama ini stigma TKI di masyarakat adalah pembantu, Kami sekuat tenaga mengubah stigma bahwa TKI itu tidak hanya pembantu saja, tapi juga termasuk pilot, pramugari, dokter, perawat semuanya ini adalah TKI,” ujar Agusdin usai menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen ke BNP2TKI, Selasa (27/10/2015).

Melalui kunjungan itu diharapkan DPRD Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman persepsi yang sama dengan BNP2TKI sehingga langkah operasionalnya akan sama berupaya mengisi peluang TKI formal dan skil.

Selain memberikan penjelasan terhadap anggota komisi seputar dunia TKI, Agusdin mendengarkan bermacam keluh kesah dari DPRD, salah satunya dari Dian Lestari. Dian meminta BNP2TKI untuk ikut mencermati fenomena angka perceraian TKI yang meningkat dan meminta dicarikan solusinya.

Agusdin menyatakan bahwa pemerintah di daerah harus berusaha sekuat tenaga menciptakan peluang kerja bagi masyarakatnya. Hal itu dibutuhkan agar tidak banyak masyarakat menjadi TKI.

Setiap tahunnya lebih kurang 2,8 juta orang angkatan kerja di Indonesia memasuki pasar kerja. Dari jumlah itu yang terserap lapangan pekerjaan di dalam negeri diperkirakan 1,5 juta orang.

Dengan kapasitas perkiraan pertumbuhan ekonomi 6 persen, tiap satu persen pertumbuhan ekonomi nasional hanya menyerap 250 ribu angkatan kerja saja. Dengan demikian, ada satu juta orang lebih tambahan angkatan kerja yang tidak terserap bekerja di dalam negeri.

“Oleh karena itu diperlukan jalan keluar dengan memberikan pilihan bekerja di luar negeri. Karena bekerja merupakan hak warga, maka negara memfasilitasi warga negaranya yang akan bekerja di luar negeri,” kata Agusdin.

Turut hadir Direktur Pemberdayaan Arini Rahyuwati, Direktur Penyiapan Pembekalan dan Pemberangkatan R. Wisantoro, serta jajaran Eselon III dari Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan, dan Direktorat Pelayanan Pengaduan BNP2TKI. (KOMPAS.com /LintasKebumen©2015)

Rukma Setyabudi Tak Dihadirkan dalam Sidang

rukma

SEMARANG – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kebumen diketahui tidak menghadirkan saksi-saksi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan mantan Wakil Gubernur Rustriningsih dalam persidangan terdakwa Desi Akhiriyanto alias Bagong, mantan sopir Rukma.

Kedua saksi tersebut ada dalam pemeriksaan di berkas acara namun tidak ada panggilan untuk keduanya pada kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Jateng 2008. JPU Trimo pun menyatakan dirinya hanya bertugas sebagai jaksa dan mengawal persidangan. Atas hal tersebut pihaknya mengacu pada petunjuk pimpinan.

“Semua yang menjadi petunjuk pimpinan itu yang dilaksanakan. Tugas saya selaku jaksa penuntut dalam persidangan ini. Kalau di BAP memang ada keterangan saksi keduanya tapi tidak ada petunjuk jadi tidak dilakukan pemanggilan,” ujar Trimo di sela persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (19/10).

Pada sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Bagong dan Riyanto, mantan anggota DPRD Jateng tersebut, terungkap bahwa uang potongan dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov itu diserahkan kepada Tarso yang menurutnya adalah staf fraksi PDIP. Meski Tarso disebut-sebut sebagai orang penting namun Bagong mengaku tak tahu pasti dimana rumah ataupun kantornya.

“Seringnya ketemu di parkiran, ambil dokumen atau serahkan uang ya di mobil di parkiran. Kalau rumahnya daerah Semarang Barat saya pernah antar tapi sampai di depan gang saja,” papar Bagong di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Hakim anggota Robert Pasaribu pun sempat menanyakan keberadaan Tarso apakah memang benar ada atau sekadar khayalan saja. Hal ini mengingat yang bersangkutan tak pernah dihadirkan dalam sidang ataupun dimintai keterangan.

Bagong pun membantah nama Tarso hanya sekadar khayalan, karena dirinya mendengar Tarso sudah meninggal di tahun 2012. Dan hal ini juga sudah diselidiki oleh aparat kepolisian. “Betul Yang Mulia ada nama Tarso tapi sudah meninggal. Saya tahunya dia meninggal baru tahun 2013 katanya sudah meninggal tahun 2012,” papar Bagong. (Modesta Fiska/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Gagal Mencuri, Warga Kebumen Aniaya Pemilik Rumah

pencuri merden

PURWOREJO – End (21) warga Desa Merden Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, kalap setelah gagal mencuri di rumah Sukino penduduk RT 01 RW 01 Kebonsari Kecamatan Purwodadi Purworejo. Pencuri ini menganiaya pemilik rumah dengan sabit ketika Sukino berusaha mengamankan pelaku dan berteriak minta tolong warga.

Peristiwa yang terjadi siang hari itu bermula ketika tersangka End dan rekannya berinisial In (DPO), berboncengan sepeda motor dari Kebumen ke Purworejo untuk mencari rumah yang bisa dicuri. Sampai di Kebonsari, tersangka End turun dan mengetuk rumah korban.

“Pelaku lain yang masih dalampencarian, tetap berada di sepeda motor. Sementara End mengetuk dan tidak ada jawaban, ia mencongkel pintu dan masuk rumah,” kata AKP Lasiyem Kasubag Humas Polres Purworejo, mewakili Kapolres AKBP Th Arsida Septiana, menjawab pertanyaan KRjogja.com, Kamis (15/10/2015).

Korban memergoki pelaku berada dalam rumah, kemudian menegur. Pelaku mengatakan berniat mencuri dan meminta maaf kepada korban, lalu pamit. Korban menahan pelaku sambil berteriak meminta tolong.

Pelaku kalut dan mengambil sabit di dekatnya, kemudian melukai Sukino beberapa kali. Sukino terluka pada tangan, punggung dan telinga, terpaksa melepaskan tersangka yang akhirnya melarikan diri. “Namun warga sudah berkumpul di halaman rumah korban, sehingga pelaku bisa diamankan. Sementara pelaku lain bisa melarikan diri,” terangnya.

Petugas Polsek Purwodadi menyidik kasus tersebut dan mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Polisi mengamankan linggis dan sabit yang digunakan mencongkel pintu serta menganiaya korban. “Terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman enam tahun penjara dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan pidana lima tahun penjara,” tegasnya.

Sementara tersangka End mengaku mencuri karea butuh uang untuk biaya persalinan istrinya. End baru pulang bekerja di Kalimantan, namun kehabisan uang sehingga timbul niat mencuri bersama In. “Saya jalan dari Padureso ke Kemiri untuk beli linggis, lalu keliling Purworejo mencari sasaran,” ucapnya.

End menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban Sukino yang sudah dilukai. “Saya kapok dan minta maaf, sekarang harus dipenjara dan entah bagaimana nasib istri yang sedang hamil sembilan bulan dan mau melahirkan,” ujarnya.(Jas/ KRjogja.com)

Perbaikan, Lalin Jalur Selatan Purworejo-Kebumen Tersendat

Ilustrasi

Ilustrasi

PURWOREJO- Sejak beberapa hari terakhir, arus lalu lintas di jalur selatan ruas Purworejo-Kebumen tersendat. Hal itu disebabkan adanya perbaikan jalan nasional di wilayah Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kecamatan Kutoarjo dan Butuh.

Ratusan kendaraan terpaksa antre beberapa saat untuk dapat melintas bergantian. Berdasarkan pantauan lapangan, antrean parah terjadi saat perbaikan jalan dilakukan di Kota Kutoarjo. Pasalnya, lokasi perbaikan jalan berdekatan dengan traffic light Jembatan Kalianyar.

Akibatnya terdapat antrean kendaraan parah, utamanya saat siang dan sore hari. “Antrean kendaraan terjadi mulai Rumah Makan Muncul sampai perempatan Pasar Kutoarjo, berjarak sekitar setengah kilometer,” kata salah satu warga Kutoarjo, Purwandi (35), kemarin.

Dia menjelaskan, wilayah Kota Kutoarjo merupakan salah satu simpul kemacetan di Purworejo. Sebab, di wilayah tersebut banyak terdapat perempatan dan tempat penyeberangan jalan. “Saat kondisi normal saja, arus lalu lintas sudah sering macet. Apalagi ada perbaikan jalan yang mengharuskan kendaraan berjalan pada satu lajur saja,” jelasnya.

Warga lain, Ngadiman (29) menuturkan, kemacetan semakin parah, karena sejumlah pengendara sepeda motor nekat saling berebut untuk melintas melewati bahu jalan. Padahal sudah ada petugas yang mengatur arus lalu lintas menggunakan sistem buka tutup. “Tindakan itu sangat membahayakan pengendara lain yang melintas dari arah berlawanan, karena hanya satu lajur saja yang difungsikan,” ujarnya.

Dibiarkan Rusak

Dia menambahkan, jalan Purworejo-Kebumen merupakan jalan nasional yang selalu ramai pengendara. Jalan tersebut selalu padat kendaraan mulai pagi sampai malam hari.

Untuk itu, warga mengimbau kepada para pengendara untuk berhati-hati saat melintas di jalan tersebut,” katanya. Warga lain, Agus Widayat (37) mengatakan, perbaikan jalan hanya dilakukan di beberapa titik saja dengan cara menambah lapisan aspal. Sementara itu, beberapa titik lainnya masih dibiarkan rusak bergelombang.

Warga berharap agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh agar semua jalan mulai perbatasan Kebumen-Purworejo hingga Purworejo-Yogyakarta bisa mulus. “Kualitas jalan akan mendukung laju perekonomian masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 11 Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Provinsi Jawa Tengah hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (K42-32/ suaramerdeka.com)

Kesulitan Rekrut SDM, AMIK PGRI Kebumen Dinonaktifkan?

mahasiswa

SEMARANG – Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) VI Wilayah Jateng, DYP Sugiharto menyatakan sebanyak empat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jateng yang telah dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Alasan dinonaktifkan keempat PTS tersebut sendiri hingga kini masih dikaji oleh pihaknya.

“Kita menerjunkan tim untuk mencari data tentang dua Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jateng yang dinonaktifkan oleh Kemenristek Dikti. Ada empat PTS yang dinonaktifkan, namun memang hanya dua yang di kroscek tim,” ujar Sugiharto kepada wartawan, Rabu (7/10).

Empat PTS yang telah dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti adalah Politeknik Surakarta, Politeknik Jawa Dwipa, AMIK PGRI Kebumen, dan STIE Muhammadiyah. Dua PTS di antaranya lebih dahulu memang sudah tutup secara resmi dan ada di data Kopertis VI.

“Namun dua terakhir (AMIK PGRI Kebumen, dan STIE Muhammadiyah) belum ada, saya juga baru tahu penutupannya dari situs Kemenristek Dikti, oleh karena itu kami kirim tim untuk mencocokan data, jelasnya.

Satu tim ia kirim untuk mengkonfirmasi ke pihak PTS, dan satu tim untuk mengkonfirmasi ke pihak Kemenristek Dikti, hal itu juga dilakukan karena dia juga belum mengetahui faktor apa yang membuat dua PTS yang sepengetahuannya masih aktif itu dinon aktifkan.

“Kan ada dua belas faktor itu untuk menonaktifkan PTS, nah itu kami cek ke Kemenristek Dikti, dugaan saya karena sepertinya di dua PTS itu masih ada dosen lulusan S1, tapi karena juga dugaan kami kirim pula tim untuk mengecek ke lapangan langsung,” tuturnya.

Menurut Pakar Pendidikan, Muhdi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang rasio dosen dan mahasiswa sudah dikeluarkan sejak lama.

“Namun ternyata masih ada yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga ada yang dinonaktifkan. Memang, alasan penonaktifan tidak hanya itu, ada juga karena pemalsuan ijazah,” kata Muhdi.

Seperti diketahui, di Jawa Tengah sendiri terdapat empat PTS yang dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti. Dia selaku rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris), ikut menyesal dengan dinonaktifkannya empat PTS di Jateng tersebut.

Menurut Muhdi, permasalahan yang dihadapi oleh PTS yaitu lokasi yang berada di Kabupaten. Menurutnya, pencarian SDM guna memenuhi standar rasio dosen dan mahasiswa di Kabupaten sangatlah sulit.

“Sekalipun ada yang memang berada di wilayah Kabupaten kesulitan cari SDM yang sudah magister (S2). Sekalipun itu ada, dari empat PTS yang dinonaktifkan tersebut semuanya tidak beritikat tidak baik. Tetapi ada karena keterbatasan tersebut. Mencari SDM yang sudah S2 di kabupaten sangatlah sulit,” tuturnya.

Selain itu, menurut Muhdi permasalahan kedisiplinan di PTS juga sering didapati. Muhdi mencontohkan, tentang pelaporan di dalam aplikasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tidak tertib.

“Banyak kasus dinonaktifkannya PTS karena tidak rutin melakukan pelaporan. Tidak melaporkan di dalam PDPT yang rutin yaitu per 6 bulan maupun persemester memang bisa saja, karena alasan teknis. Meski begitu mereka bisa berkembang karena mungkin kenapa mereka tidak lapor karena tidak memenuhi persyaratan, jelasnya.

PTS harus berupaya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, perlakuan penonaktifak PTS oleh Kemenristek Dikti harus difungsikan sebagai upaya pembinaan.

“Sehingga nantinya sepanjang PTS tersebut memenuhi kriteria maka akan diaktifkan kembali. Pembinaan dilakukan dengan cara memanggil pihak PTS, setelah itu dibantu mencarikan solusinya, setelah dipenuhi bisa diaktifkan kembali. Meski dinonaktifkan, PTS masih bisa menerima mahasiswa baru. Namun untuk tahun ini, penonaktifan memang dilakukan sesudah penerimaan mahasiswa baru,” tuturnya.

Di sisi lain, tambah Muhdi mahasiswa yang telah melakukan studi di PTS yang telah dinonaktifkan merupakan tanggung jawab PTS yang bersangkutan. “Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di kalangan mahasiswa,” pungkas Muhdi (Merdeka.com/ LintasKebumen©2015)