APBD 2016 Dinilai Timpang; Empat Raperda Disetujui

rapbd

KEBUMEN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 dinilai masih timpang karena belum ada keseimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung.

Bahkan untuk belanja tak langsung porsinya mencapai 70,42 persen. Adapun belanja langsung hanya 33,65 persen dari total RAPBD 2016 sekitar Rp 2,2 triliun. Hal itu tertuang dalam laporan komisi C terhadap Raperda tentang APBD 2016 saat rapat paripurna DPRD Kebumen, Senin (16/11).

Laporan yang dibacakan juru bicara Komisi C DPRD Qoriah Dwi Puspa itu juga menyebut besaran dana alokasi umum (DAU) Rp 1.256.068.249.000, dana alokasi khusus (DAK) Rp 196.669.850.000, alokasi dana desa (ADD) Rp 282.401.546.000, dan dana insentif daerah (DID) Rp 35.858.316.000.

”Dengan naiknya DAU, DAK, dana desa dan DID maka pada APBD 2016 akan terdapat surplus sebelum pembiayaan Rp 54. 252.537.000.

Adapun silpa RAPBD 2016 sebesar Rp 144. 501.072.000,” kata Qoriah sembari meminta agar surplus tersebut dimanfaatkan untuk belanja modal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komisi B pun menilai Bagian Setda terlalu banyak anggaran yang kurang efektif dan efisien dalam mengurangi kemiskinan.

Dikurangi

Untuk itu, juru bicara komisi B DPRD Budi Puspita meminta anggarannya dikurangi dan diberikan kepada SKPD teknis terkait yang lebih memerlukan dana untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten berslogan Beriman ini.

Komisi D DPRD yang laporannya disampaikan juru bicara Rifai Yuniantoro mencermati RPJMD periode sebelumnya yang belum banyak memenuhi target pembangunan. Adapun Komisi A yang disampaikan juru bicara Nur Hidayati menekankan pentingnya mengefektifkan kegiatan akhlak dan mental generasi muda oleh Dikpora dan Dinkes.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo itu dihadiri Pj Bupati Arief Irwanto. Dalam kesempatan itu memutuskan persetujuan empat Raperda yakni tentang Penyertaan Modal BUMD, Perubahan atas Perda nomor 13 th 2010 tentang BPR Kebumen.

Lalu Perubahan Perda nomor 13 tahun 2010 tentang PDAM, dan Perubahan Perda Nomor 14 tahun 2010 tentang Apotek Luk Ulo. ”Empat Raperda yang disetujui dan diputuskan DPRD tersebut akan diserahkan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register,” jelas Pj Bupati Kebumen Arief Irwanto.(K5-52/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s