Penanganan Tambak Harusnya Sudah Diantisipasi

tambak

KEBUMEN – Penanganan masalah tambak di pesisir pantai selatan Kebumen yang baru dilakukan saat kondisinya sudah marak dinilai Presidium Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen Yusuf Murtiono tidak belajar dari pengalaman.

Pasalnya, jauh sebelumnya, saat bupati Kebumen dijabat Rustriningsih, warga di Urut Sewu itu sudah menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Formasi.

”Sejak lama, kami sudah menyampaikan kepada pihak terkait agar ada komunikasi secara baik,” kata Yusuf Murtiono yang dihubungi Suara Merdeka, kemarin.

Dikatakan dia, permasalahan yang terjadi saat ini jelas tidak ada komunikasi secara baik, terutama dengan pihak desa yang ketempatan sebagai lokasi tambak. Jika Pemkab belajar dari pengalaman, maka penanganan masalah tambak yang sudah marak itu tidak sampai berlarut-larut.

”Mestinya dalam penanganannya sudah diantisipasi terlebih dahulu. Bukan ditangani saat kondisinya sudah marak seperti sekarang,” imbuh Yusuf sembari mencontohkan penanganan tambak di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan.

Pemkab juga perlu mengetahui, apakah investasi itu ramah lingkungan atau tidak. Dan apakah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta warga setempat menjadi tuan rumah dari investasi tersebut. Jika tidak, maka Pemkab harus menyikapi secara tegas.

Menanggapi adanya izin lokasi yang sudah dikeluarkan kepada sejumlah petambak di pesisir pantai selatan Kebumen, Yusuf mengatakan itu merupakan kebijakan sentralistik, karena tidak dibarengi dengan komunikasi secara baik kepada pihak desa yang ketempatan sebagai lokasi tambak.

Mestinya Pemkab terbuka dalam menangani masalah tambak di kabupaten berslogan Beriman ini. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kebumen Mas Agus Herunoto mengakui memiliki keterbatasan dalam memantau keberadaan tambak yang sudah marak tersebut.

’’Kami tentu tidak bisa memantau setiap saat,’’ kata Herunoto sembari mengungkapkan, saat ini ada sekitar 264 tambak di pesisir pantai selatan Kebumen.

Dikatakannya, dalam penanganan masalah tambak itu melibatkan pihak terkait. KLH sendiri baru saja mengikuti rapat bersama bupati yang diikuti Satpol PP, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kebumen, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Untuk diketahui, keberadaan tambak di sempadan pantai selatan Kebumen itu banyak yang belum memiliki izin operasional, sehingga perlu dilakukan penataan lebih lanjut. Pihaknya juga memberi pemahaman agar sesuai peruntukannya.

’’Dan kami akan menginventarisasi terlebih dahulu mana saja yang berada di sempadan pantai dan di luar sempadan pantai. Selanjutnya disosialisasi dan pada saatnya nanti ditertibkan,’’ jelas Herunoto.

Bagi yang melanggar seperti berada di sempadan pantai akan ditertibkan. Menurut Herunoto, kebaradaan sempadan pantai itu harus dilindungi agar tidak rusak. Antara lain untuk melindungi adanya abrasi saat air laut pasang surut. Dijelaskannya, Pemkab tidak melarang adanya budi daya tambak udang, namun mengarahkan agar tidak merusak lingkungan. (K5-32/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s