Dana Kesejahteraan Guru PAUD Hilang, Himpaudi Mengadu ke DPRD

himpaudi

KEBUMEN – Dana kesejahteraan untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hilang dalam penganggaran daerah tahun ini. Para guru tergabung dalam Himpaudi Kebumen pun mengadu ke DPRD Kebumen, Senin (2/11).

Mereka diterima Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Yudhy Tri Hartanto dan diikutkan dalam audiensi bersama dinas terkait. Hadir Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Priyono, Kabag Hukum Amin Rahmanurrasjid, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen Suseno.

Dalam audiensi itu, diwarnai isak tangis dari sejumlah guru PAUD yang menyampaikan kegelisahannya terkait hilangnya dana kesejahteraan tersebut.

”Kerja keras kami selama ini seperti tidak dianggap. Kami terus terang bingung karena kesejahteraan yang kami terima sebelumnya saja masih jauh dari cukup,” kata Ketua Himpaudi Cabang Prembun, Ari Widiarti didampingi Ketua Himpaudi Kebumen Any Kurnianingsih.

Kholida Elisa, guru PAUD dari Sruweng pun mengungkapkan kondisi terombang-ambing atas keadaan dialami rekan-rekannya tersebut.

Pasalnya, saat berusaha keras meningkatkan jenjang pendidikan S-1 PAUD dan 11 orang telah lulus pada 2015, terpaksa mereka harus pindah ke TK karena tidak ada kejelasan di PAUD. Saat melanjutkan S-1 PAUD itu, para guru mencari pemasukan seperti berjualan sayur keliling pada Jumat-Minggu. Mengingat Pos PAUD buka pada Senin- Kamis.

Tidak Muncul

Dari tahun 2008, selama setahun lima guru di PAUD Desa Jabres Sruweng pun tidak menerima bayaran. Hingga 2010 ada SPP dari wali murid dan honor Rp 25 ribu per orang.

”Pemerintah desa juga mengapresiasi mengalokasikan anggaran Rp 50 ribu,” katanya. Dan di saat insentif diterima guru PAUD itu masih jauh dari cukup, justru tahun ini hilang dalam penganggaran daerah. Bahkan tidak muncul dalam APBD Perubahan.

Priyono didampingi Kabid Pendidikan Formal dan Informal Murni Suroso dan Kabid Paudni Farita Adi Pandoyo mengatakan, di Kebumen terdapat guru PAUD dan TK sebanyak 3.828 orang. Mereka berada di 1.132 lembaga terdiri atas 587 TK, 187 kelompok bermain, 358 Pos PAUD, dan 3 tempat penitipan anak (TPA).

Sebelum tahun 2005, mereka diberi honor Rp 275 ribu per bulan. Sebanyak 2.161 orang pun menerima honor dari APBD satu dan dua. Sedangkan sebanyak 1.028 orang belum masuk dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) serta rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). ”Memang belum semua guru PAUD menerima bantuan,” kata Priyono.

Suseno menjelaskan, belum masuknya dana kesejahteraan guru PAUD pada penganggaran tahun ini karena usulannya baru masuk dokumen RKPD pada pertengahan waktu. Selanjutnya melalui Banggar diperjuangkan agar dana kesejahteraan guru PAUD tidak hilang.

”Insya Allah APBD tahun 2016 akan dialokasikan dana kesejahteraan untuk 1.028 guru PAUD. Bahkan ditambah 300 orang,” kata Suseno.(K5- 52/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s