BNP2TKI: Dukung DPRD Kebumen Isi Peluang TKI di Sektor Formal

bnp2tki

JAKARTA – Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI mengatakan, untuk itulah saat ini harus ada lembaga pelatihan di kabupaten/kota yang mampu menciptakan calon TKI dengan kompetensi sesuai yang dipersyaratkan oleh negara penempatan.

Terkait hal itu, peran dari dinas maupun dari pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan kompetensi (kapasitas dan kapabilitas) calon TKI.

Peluang penempatan TKI sektor formal maupun permintaan TKI dengan skil cukup besar sangat tinggi. Permintaan tersebut mulai dari negara-negara Timur Tengah sampai Asia Pasifik.

“Selama ini stigma TKI di masyarakat adalah pembantu, Kami sekuat tenaga mengubah stigma bahwa TKI itu tidak hanya pembantu saja, tapi juga termasuk pilot, pramugari, dokter, perawat semuanya ini adalah TKI,” ujar Agusdin usai menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen ke BNP2TKI, Selasa (27/10/2015).

Melalui kunjungan itu diharapkan DPRD Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman persepsi yang sama dengan BNP2TKI sehingga langkah operasionalnya akan sama berupaya mengisi peluang TKI formal dan skil.

Selain memberikan penjelasan terhadap anggota komisi seputar dunia TKI, Agusdin mendengarkan bermacam keluh kesah dari DPRD, salah satunya dari Dian Lestari. Dian meminta BNP2TKI untuk ikut mencermati fenomena angka perceraian TKI yang meningkat dan meminta dicarikan solusinya.

Agusdin menyatakan bahwa pemerintah di daerah harus berusaha sekuat tenaga menciptakan peluang kerja bagi masyarakatnya. Hal itu dibutuhkan agar tidak banyak masyarakat menjadi TKI.

Setiap tahunnya lebih kurang 2,8 juta orang angkatan kerja di Indonesia memasuki pasar kerja. Dari jumlah itu yang terserap lapangan pekerjaan di dalam negeri diperkirakan 1,5 juta orang.

Dengan kapasitas perkiraan pertumbuhan ekonomi 6 persen, tiap satu persen pertumbuhan ekonomi nasional hanya menyerap 250 ribu angkatan kerja saja. Dengan demikian, ada satu juta orang lebih tambahan angkatan kerja yang tidak terserap bekerja di dalam negeri.

“Oleh karena itu diperlukan jalan keluar dengan memberikan pilihan bekerja di luar negeri. Karena bekerja merupakan hak warga, maka negara memfasilitasi warga negaranya yang akan bekerja di luar negeri,” kata Agusdin.

Turut hadir Direktur Pemberdayaan Arini Rahyuwati, Direktur Penyiapan Pembekalan dan Pemberangkatan R. Wisantoro, serta jajaran Eselon III dari Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan, dan Direktorat Pelayanan Pengaduan BNP2TKI. (KOMPAS.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s