DPRD Minta Tambak Udang Ditutup

dprd kebumen

KEBUMEN – Tambak udang di pesisir pantai selatan yang bertambah marak mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen. Keberadaannya di garis sempadan pantai itu dianggap mengancam kerusakan lingkungan sekitar.

Terlebih kerusakan tempat yang terdapat papan larangan itu justru paling parah. Ini jelas melanggar Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang direvisi menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Puulau-pulau Kecil, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 23 Tahun 2012.

“Ini yang kami sayangkan, karena dalam pembuatan tambak di pesisir pantai selatan itu banyak aturan yang dilanggar,” kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen Joko Budi Sulistyanto usai meninjau tambak udang di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen.

Di tempat yang ditinjau Joko serta anggota Komisi D itu, terdapat hutan Wanagama hasil kerja sama antara Pemkab dengan UGM. Kondisinya pun rusak parah terkena dampak adanya pembuatan tambak yang belum ada satu pun memiliki izin itu.

Sedangkan alat berat sudah beroperasi. Mestinya, lanjut Joko, pembuatan tambak itu menunggu izin turun terlebih dulu. “Jadi kami minta agar tambak udang di pesisir pantai selatan ditutup dan dikembalikan pada fungsi semula,” pinta Joko.

Terutama 87 tambak yang sudah beroperasi cukup lama dan semuanya ilegal di Desa Tegalretno. Selain itu tambak juga ditengarai terdapat di sepanjang pesisir pantai selatan. Adapun yang sedang dalam proses pembuatan diminta dihentikan sampai izin turun.

Komisi D akan menindaklanjuti dengan mengundang semua pihak, baik petambak, investor maupun instansi terkait. Joko minta agar Pemkab serius untuk menyikapi masalah tersebut agar jangan sampai mencuat menjadi permasalahan sosial yang lebih besar.

Dan Joko melihat ada kesan pembiaran dari pihak terkait. “Kami mendukung budidaya tambak udang di pesisir selatan Kebumen sepanjang berada di zona aman dan sesuai regulasi yang ada,” imbuhnya.

Ikuti Audensi

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Prapto Purwanto mengatakan, sebenarnya hendak menindaklanjuti dengan mengikuti audiensi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Kamis (22/10).

Namun Prapto yang didampingi Kasi Perlindungan dan Pengawasan Rosidi itu urung menjelaskan kepada pihak berkepentingan, karena audiensi batal dilaksanakan.

Rencana audiensi yang diajukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kebumen itu juga direspons Asisten II Mahmud Fauzi, Kepala Kantor Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Aden Andri Susilo, dan Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Sugito Edy Prayitno.

Mereka tampak datang di ruang paripurna untuk mengikuti agenda tersebut. Namun beberapa saat kemudian kembali ke kantornya masing-masing setelah mengetahui audiensi ditunda dan mahasiswa tidak datang ke kantor Dewan. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tambak ini,” kata Prapto. (K5-32/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s