Kasdam Kunjungi Proyek Pemagaran

antara urut

KEBUMEN – Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Joni Supriyanto mengunjungi proyek pemagaran di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, dan Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Sabtu (19/9). Sebelumnya Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Stevanus Tri Mulyono lebih dulu mengunjungi lokasi tersebut. Mereka yang datang beserta rombongan itu diterima langsung oleh Dandim 0709 Kebumen Letkol Inf Putra Widyawinaya dan Dansecata Rindam IV Diponegoro Letkol Inf Dwi Ardiyanto.

Kunjungan Kasdam diwarnai unjuk rasa oleh sekitar 50 orang di pertigaan Jalan Desa Ayamputih, sekitar 250 meter dari lokasi pemagaran. Unjuk rasa yang dipimpin Kadus Ayamputih, Tarman, itu meminta kepada TNI agar menghentikan pemagaran sementara.

“Ini dikarenakan proses penyelesaian dari tim independen pada rapat di Pemkab belum selesai dan belum tahu hasilnya,” kata Tarman.

Sementara, di Desa Lembupurwo, Kasdam IV Diponegoro Brigjen TNI Joni Supriyanto mendapat jamuan dari tokoh Urut Sewu antara lain Mantan Sekdes Lembupurwo Suparwoto MS, dan Sekdes Wiromartan Kecamatan Mirit Gesrek W.

Terkotak-kotak

Selain itu tampak Mantan Kaum Desa Kaibon Kecamatan Ambal Mino dan tokoh Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Asnawi. Para tokoh Urut Sewu itu mengemukakan, dengan adanya aksi penolakan pemagaran, warga kini menjadi terkotakkotak.

Bahkan warga yang tidak mendukung penolakan pemagaran dibenci oleh warga yang menolak pemagaran. Kasdam IV Diponegoro Brigjen TNI Joni Supriyanto menjelaskan, tujuan pemagaran hanya untuk batas aman dan setelah dipagar, warga tetap dipersilakan bertani di area lapangan menembak TNI.

“Ini memang harus sampai ke warga dengan jelas, bahwa TNI tidak melarang warga menanam di lokasi dalam pagar area lapangan tembak. Yang penting bila ada kerusakan tanaman itu risiko dalam latihan,” tegasnya.

Danramil 13 Buluspesantren Kapten Arh Siswoto Nurharjo didampingi perwakilan dari Dislitbangad Buluspesantren Kapten Kav Sopiin menambahkan, pemagaran merupakan program TNI dan program negara/pemerintah.

“Kalau memang warga merasa punya bukti kepemilikan tanah silakan menempuh jalur hukum dan dibawa ke pengadilan,” tegasnya. (K5-78/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s