Calon Diminta Tak Klaim Proyek APBD

apbd

KEBUMEN – Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kebumen diminta tidak diklaim dari calon bupati dan wakil bupati. Pasalnya, proyek yang tengah dikerjakan tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Di samping itu juga melibatkan berbagai pihak serta melalui proses dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

“Kami anggap itu (proyek APBD diklaim dari calon—Red) kurang etis, manakala kita berbicara pembangunan di kabupaten berslogan Beriman ini,” tandas Ketua Komisi D DPRD Kebumen, Joko Budi Sulistyanto.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Joko, pihaknya ikut dalam proses pembangunan sejak awal bersama anggota DPRD berjumlah 50 orang serta sejumlah komponen masyarakat seperti LSM.

Dan proses yang diikutinya itu mengedepankan semangat kebersamaan membangun. Dengan demikian, proyek APBD yang ditangani saat ini pun kurang tepat jika dijadikan sarana mencari simpati kepada masyarakat dalam menghadapi Pilkada. Baik oleh tim kampanye maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Masyarakat Cerdas

Saat didesak apakah ada gelagat tim kampanye atau pasangan calon tertentu yang memanfaatkan proyek APBD untuk kampanye Pilkada saat ini, Joko juga politisi Partai Demokrat itu mengatakan jangan sampai hal tersebut terjadi.

“Kalau itu sampai dilakukan tim kampanye maupun pasangan calon maka akan ditertawakan masyarakat,” imbuh Joko sembari mengatakan saat ini masyarakat sudah cerdas.

Terpisah, Penanggung Jawab Program Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen, Fuad Habib menambahkan, selain berlaku bagi tim kampanye dan pasangan calon bupati dan wakil bupati, permintaan agar proyek APBD tidak diklaim dari calon juga berlaku bagi partai politik serta anggota DPRD Kebumen.

“Bahkan tak hanya proyek APBD tetapi semua kegiatan dibiaya APBD serta fasilitas negara, seperti kendaraan dinas dan kantor- kantor pemerintah pun jangan digunakan kepentingan politik,” tandasnya.

Fuad mengimbau proses Pilkada tidak diciderai hal-hal yang justru menunjukkan ketidakdewasaan pelaku politik itu sendiri. Dan masing-masing pihak diminta menempatkan diri sesuai tugasnya. Terutama birokrasi harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang.(K5-52/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s