Pilkada Kebumen, Diduga Ada Mobilisasi PNS

pns netral

KEBUMEN – Meski sudah berulangkali melakukan sosialisasi, namun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap menjadi incaran kampanye bagi paslon yang akan mengikuti Pilkada 9 Desember mendatang. Terutama PNS yang mempunyai jabatan strategis.

Hal itu terbukti saat Tim Balon Fuad Yahya hadir pada acara yang mengatasnamakan Silaturahmi UPTD dan PGRI Kebumen di Rumah Makan Yunani Sruweng, Kamis (20/8) lalu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Netralitas PNS, menyatakan bahwa PNS harus netral. Namun, tetap saja ada tim sukses paslon yang melakukan ajakan kepada PNS untuk mendukung salah satu calon melalui SMS. Adanya pertemuan silaturahmi yang dilaksanakan CV Putra, mendapat tanggapan Sekda Kebumen Adi Pandoyo SH MSi.

Pasca pertemuan, sekda langsung melayangkan surat Edaran Nomor : 800/173/2015 tertanggal 27 Juli 2015 kepada seluruh jajaran SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Surat itu membahas terkait netralitas PNS. Pada surat itu juga mencantumkan sanksi bagi PNS yang terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik praktis.

Ketua Panwaskab Kebumen Suratno SPd juga sangat menyayangkan adanya mobilisasi PNS dalam kampanye. Pasalnya, Pawaskab telah berkali-kali melakukan sosialisasi terkait dengan kenetralan PNS. Namun pada acara silaturahmi tersebut, banyak PNS yang masih menghadiri.

“PNS harus netral, artinya PNS tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai kegiatan politik praktis,” jelasnya, Senin (24/8).

Dijelaskan, setelah KPU mengeluarkan Berita Acara Nomor 304/BA-KPU-Kbm/VIII/2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka pihaknya akan menindak tegas bila paslon melakukan pelanggaran.“Kita akan menindak tegas, baik calonnya ataupun PNS yang terlibat,” ucapnya.

Dia menambahkan, setelah ada putusan dari KPU maka panwas Kebumen langsung melayangkan surat imbauan kepada media cetak dan elektonik tentang pelarangan memasang iklan paslon bupati. Surat tersebut juga dilayangkan kepada percetakan, dimana percetakan dilarang mencetak alat peraga kampanye selain dari KPU.

Panwaskab Kebumen juga melayangkan surat kepada Satpol PP dan masing-masing paslon untuk membersihkan peralatan kampanye.“Pada masa kampanye yang dimulai 27 Agustus hingga 5 September maka yang boleh mengeluarkan alat peraga kampanye hanya KPU,” katanya. (mam/sus/ Radar Banyumas /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s