Pemkab Bentuk Tim Ahli, Warga Bisa Garap Lahan

pagar tni

KEBUMEN – Kapendam IV/Diponegoro Letkol Inf Zainul Bahar mengungkapkan, dari hasil rakor penyelesaian permasalahan Urut Sewu yang difasilitasi oleh Pemkab Kebumen, telah ada kesepakatan. TNI tetap melaksanakan pemagaran, masyarakat bisa menggunakan lahan untuk bertani dan diberikan waktu dari 12 Agustus-14 September 2015.

Hal itu disepakati para kades yang mengoordinasi di wilayah masing-masing dan TNI menyerahkan bukti kepemilikan tanah ke Pemda. Sementara, Pemda akan membentuk tim ahli dari BPN dan instansi terkait untuk membuktikan kepemilikan lahan.

“Bukti sejarah kepemilikan lahan itu sebenarnya sudah jelas, yaitu dari dokumen dan surat-surat, di antaranya penyerahan oleh KNIL Jepang pada 25 Juli 1950, surat penerangan dari Pusat Kavaleri tentang penggunaan lapangan tembak kepada Glondong Ambalresmi pada 28 Maret 1957,” katanya.

”Ada juga bukti keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1960 tentang semua rampasan perang dikuasai negara dan dibagi sesuai departemennya. Selain itu, masih ada belasan surat bukti kepemilikan lahan tersebut yang kami punya,” jelasnya.

Untuk itu, TNI akan tetap melaksanakan dan melanjutkan pembangunan pagar pembatas di tanah milik TNI untuk latihan tembak Dislitbangad di Kabupaten Kebumen.

“Kami hanya ingin mengamankan aset negara karena wilayah tersebut sudah masuk dalam inventaris barang milik negara. Bukan hanya itu, pembangunan pagar juga untuk mengamankan masyarakat jika ada latihan menembak, latihan uji senjata khususnya kaliber besar. Kalau tidak ada pagar akan membahayakan warga,” ungkapnya di ruang Media Centre Kodam, Kamis (24/8).

Sebelumnya, kata dia, pihaknya juga telah menyosialisasikan pemagaran itu kepada warga setempat, yaitu pada 23, 26, 31 Maret, dan 2 Mei 2015. Namun, kata dia, saat proses pemagaran ada aksi penolakan warga sepanjang April- Agustus 2015.

Kapendam didampingi Mayor Dwi Haryono (Dandensibang) membidangi aset Kodam dan Letkol Chk Maryono Wakil Kepala Hukum Kodam (Wakakumdam) IV/Diponegoro menjelaskan, luas lahan yang disengketakan antara warga dan TNI terletak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bulupesantren seluas 500 hektare, Kecamatan Ambal (300), dan Kecamatan Mirit (350).

Total seluas 1.150 hektare yang berada kurang lebih 500 meter dari pantai, membentang sepanjang 23 km. Lokasinya terletak di tujuh desa, di antaranya Desa Mirit, Petikusan, Tlogo Depok, Tlogo Pranogo, Lembupurwo, dan Wiromartan. (suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s