Tolak Regrouping, Siswa SDN 3 Bonosari Mogok Sekolah

SDN 1 Bonosari

SDN 1 Bonosari

SEMPOR – Penutupan SD Negeri 3 Desa Bonosari, Kecamatan Sempor mendapat penolakan dari para wali murid. Bahkan, aksi penolakan tersebut, para orangtua melarang anaknya sekolah sejak dua minggu lalu. Penutupan sekolah tersebut karena melihat dari tahun ke tahun jumlah siswa yang menempuh pendidikan dasar di tempat itu terus mengalami penyusutan. Dampak dari penutupan itu, seluruh siswanya harus digabung (regrouping) dengan SD Negeri 1 desa setempat yang jaraknya mencapai 2,7 kilometer.

“Kita melakukan mogok. Sudah dua minggu anak-anak tidak sekolah,” kata Kepala Desa Bonosari, Darsono, kepada Kebumen Ekspres, Senin (10/8).

Menurut Darsono, warga tidak tega melepas anak-anak yang masih kecil harus berjalan kaki menempuh perjalan yang cukup jauh. Terlebih, medan di desa tersebut didominasi wilayah pegunungan. “Yang tidak bisa ditempuh dengan sepeda,” ujarnya.

Bahkan akibat kebijakan itu, sudah ada delapan anak yang memutuskan pindah sekolah ke desa tetangga, Desa Kedungwringin. “Karena jaraknya jauh lebih dekat hanya sekitar 1,5 kilometer. Dibanding dengan ke SD Negeri 1 yang sampai 3 kilometer,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Darsono, warga yang mendiami di wilayah Dukuh Tundan itu tidak menolak kebijakan pemerintah daerah itu. Hanya saja, warga meminta tidak semua siswa dipindahkan ke SD lain. Yang dipindah hanya untuk siswa kelas empat hingga enam. Sedangkan untuk kelas satu hingga tiga, warga tetap meminta agar dapat belajar di sekolah lama.

“Karena untuk yang kelas tiga ke bawah itu masih anak-anak betul. Jadi orangtua benar-benar tidak mau melepas sendirian, takut ada apa-apa,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah anggota Komisi A DPRD Kebumen dan pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kebumen sudah mendatangi warga setempat. Namun, warga tetap meminta agar anak-anak mereka dapat belajar di sekolah lama.

“Untuk sementara kita sudah sepakat, mereka menyetujui untuk kelas satu sampai tiga kembali sekolah di sekolah lama. Tapi kelas empat sampai enam di SD 1,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, wali murid dibebani biaya untuk membayar honor Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas di sekolah itu. Warga tidak keberatan, karena selama ini mereka juga harus membayar dana sukarela yang sifatnya wajib sebesar Rp 200 ribu. “Tapi ini kan baru keputusan sementara. Harus diusulkan dulu ke Pj Bupati,” tegasya. (ori/uje /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s