Cermati Visi Misi secara Online; Sosialisasi Pencalonan Pilbup

Ilustrasi

Ilustrasi

KEBUMEN – Calon pemilih akan bisa mencermati visi dan misi calon bupati dan wakil bupati secara online. Bahkan sebelum menentukan pilihan, masyarakat bisa menilai kesesuaian visi misi cabup dan cawabup dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Hal itu dimungkinkan setelah KPU menerapkan perangkat lunak software Sistem Pencalonan (Silon). Dalam aplikasi ini akan muncul formulir surat pernyataan kesesuaian naskah visi misi cabup dan cawabup dengan RPJPD yang harus ditandatangani oleh partai politik (parpol) pengusung.

Dengan Silon semuanya bisa diakses masyarakat luas, termasuk KPU pusat. Demikian mengemuka pada Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kantor KPU Jalan Arungbinang, Rabu (17/6).

Sosialisasi dipimpin oleh Ketua KPU Kebumen, Paulus Widiyantoro, dan dihadiri komisioner KPU lainnya. Sosialisasi dihadiri Ketua Panwas Kebumen Suratno, Asisten I Sekda Kebumen Mahmud Fauzi, perwakilam partai politik, perwakilan Polres Kebumen, Kodim 0709, dan kepala SKPD terkait.

Ketua KPU, Paulus Widiyantoro menyampaikan, meski belum ada regulasi yang bisa dijadikan acuan untuk memberi sanksi kepada cabup/cawabup jika visi dan misinya tidak sesuai dengan RPJPD Kebumen, namun Paulus mengimbau agar parpol pengusung bisa memberi kepastian tentang kesesuaian visi misi dengan RPJPD.

Berpengaruh

“Visi dan misi calon sangat berpengaruh terhadap perolehan suara. Dari beberapa survei, pemilih intelektual dan kaum muda lebih memilih pemimpin yang punya visi misi yang jelas dan nyambung dengan kondisi daerahnya,” ujarnya. Bahkan faktor visi misi dan kesesuaian dengan RPJP pengaruhnya bisa sampai 25 % bagi kalangan intelektual, bahkan untuk pemilih muda bisa sampai 30 % pengaruhnya.

Dia berharap hal itu diperhatikan agar Pilkada di Kebumen berkualitas. Sementara itu, aturan Pilkada dinilai tidak adil oleh beberapa kalangan. PNS, TNI/Polri serta pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atupun BUMN yang mendaftar menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati harus mengundurkan diri.

Bahkan surat keputusan (SK) pemberhentian itu sudah harus ditunjukkan paling akhir sehari sebelum penetapan pasangan calon. Akan tetapi, aturan tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR/- DPRD yang maju dalam Pilkada. Anggota legislatif yang maju sebagai cabup atau cawabup hanya diwajibkan melapor kepada pimpinan. (J19-78/ suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s