Pimpinan DPRD Dinilai Abaikan Tugas

Ilustrasi

Gedung DPRD Kebumen/ Ilustrasi

KEBUMEN – Rapat konsultasi pimpinan fraksi dengan ketua DPRD Kabupaten Kebumen berulang kali berbuntut kekecewaan anggotanya. Pasalnya, rapat yang sudah diagendakan dan telah dilayangkan surat dengan tanda tangan pimpinan Dewan itu justru tak dihadiri mereka sendiri.

“Kejadian seperti ini sudah lebih dari tiga kali. Padahal, dalam suratnya ditandatangani pihak bersangkutan (pimpinan Dewan- Red),” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kebumen Parwati.

Seperti rapat konsultasi pimpinan fraksi dengan pimpinan Dewan, baru-baru ini. Rapat yang dijadwalkan pukul 09.00 itu tidak dihadiri pimpinan Dewan. Akibatnya, rapat yang berlangsung di ruang pimpinan itu batal dilaksanakan. Pimpinan fraksi yang telah menunggu lama pun tak habis pikir dengan sikap pimpinan DPRD tersebut.

Tampak Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dian Lestari Subekti Pertiwi, Ketua Fraksi PAN Gito Prasetyo, Ketua Fraksi Demokrat Joko Budi Sulistyanto, Ketua Fraksi PKB Nur Hariyadi, Ketua Fraksi Gerindra Parwati, Sekretaris Fraksi Golkar Halimah Nur Hayati, Ketua Fraksi Keadilan Nurani Nur Hidayati.

Ketua Fraksi PKB Nur Hariyadi menyampaikan ketidakhadiran pimpinan Dewan dalam rapat konsultasi itu tidak bisa dianggap wajar lagi. Pasalnya, sikap yang dilakukan berulang kali tersebut membuktikan bahwa pimpinan DPRD telah mengabaikan tugasnya. ‘’Kami mendorong agar BK (Badan Kehormatan- Red) mengambil langkah tegas,’’ pintanya.

Dituntut Proaktif

Sekretaris Fraksi PKB Muhsinun menambahkan, rapat konsultasi fraksi dengan pimpinan DPRD itu sangatlah penting karena berkaitan dengan agenda kegiatan pembahasan RAPBD Perubahan 2015 serta kegiatan lainnya. Terlebih pada tahun 2015 ini DPRD tengah menghadapi banyak kegiatan.

Bahkan setelah Lebaran ada pilkada yang berlangsung pada 9 Desember mendatang. Dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut, lanjut Muhsinun, tentunya harus disikapi oleh pimpinan Dewan untuk proaktif agar pembahasan di DPRD Kabupaten Kebumen tidak terlambat.

Di mana sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, APBD Perubahan harus sudah diketok paling lambat minggu kedua pada September 2015. Tidak hanya rapat konsultasi saja, pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen juga tidak menghadiri rapat Badan Musyawarah (Bamus) belum lama ini.

Petugas dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen pun berulangkali mengontak pimpinan Dewan yakni Ketua Cipto Waluyo dan Wakil Ketua Agung Prabowo, Miftahul Ulum, dan Bagus Setiyawan. Cipto Waluyo beralasan sedang berada di luar kota, sedangkan para wakil ketua Dewan mengaku tidak mendapatkan mandat dari ketua untuk memimpin rapat tersebut.

Ketua Fraksi Demokrat Joko Budi Sulistyanto menyampaikan perlunya koordinasi dan komunikasi antarpimpinan Dewan. Ketidakhadiran pimpinan Dewan dalam beberapa kali rapat itu pun tidak bisa didiamkan, karena menganggu jalannya kinerja DPRD Kabupaten Kebumen. Masingmasing pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen yang dihubungi terpisah belum mau berkomentar terkait persoalan tersebut.

Masih dikatakan Muhsinun, anggota DPRD Kabupaten Kebumen berencana memberikan kritik atau keluhan secara resmi kepada pimpinan Dewan. ‘’Kami juga mendesak BK yang beranggotakan Tunggul Jalu Aji, Kurniawan dan Yudi Tri Hartanto turun tangan menangani persoalan tersebut,’’ imbuhnya. (K5-42/ Suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s