Pembangunan Dinilai Belum Sentuh Masyarakat

Kantor DPRD Kebumen. (Photo: Tubas Media)

Kantor DPRD Kebumen. (Photo: Tubas Media)

KEBUMEN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pembangunan yang dijalankan selama ini belum menyentuh masyarakat. ’’Pembangunan yang dijalankan baru sebatas menghasilkan output, namun belum melahirkan outcome,’’ kata Muhsinun, juru bicara Fraksi PKB saat pariipurna DPRD Kabupaten Kebumen Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004, Kamis (28/5).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo itu dihadiri Wakil Bupati Kebumen Djuwarni dan pejabat di lingkungan Pemkab serta para camat. Cipto Waluyo didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Agung Prabowo dan Bagus Setiyawan.

Muhsinun mengatakan, program dan alokasi anggaran yang dijalankan pemerintah belum ada keterkaitan langsung dengan masyarakat, baik dalam segi dampak maupun manfaatnya. Di samping itu peningkatan pendapatan dan besarnya belanja daerah juga belum berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan tingginya angka kemiskinan sebesar 19,56 persen dari jumlah penduduk di Kebumen sebanyak 1.344.158 jiwa. Terlebih dengan adanya temuan BPK di sistem pengendalian internal eksekutif.

’’Karena itu perlu dilakukan aksi nyata. Kalau tidak, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak akan menerima Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2004,’’tandasnya.

Kendati demikian, akhirnya Fraksi PKB dapat menerima dengan catatan. Hal yang sama juga disampaikan fraksi lainnya. Begitu juga Fraksi PAN yang meminta kepada bupati agar memerintahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat temuan BPK segera menindaklanjutinya.

Selain itu Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem serta Fraksi Keadilan Nurani. Dan hanya satu fraksi yang menerima dengan bulat, yakni Fraksi Demokrat. Dian Lestari Subekti Pertiwi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mengaku selalu mendorong pihak eksekutif untuk segera mengalokasikan anggaran guna menunjang kegiatan yang berpihak kepada masyarakat secara optimal.

Beri Catatan

Fraksi Gerindra memberikan catatan khusus terhadap permasalahan kemiskinan. “Padahal Kebumen mempunyai Perda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, tetapi akselarasi penurunan angka kemiskinan kurang progresif dan politik anggarannya pun lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti gedung kantor yang tidak menjawab masalah kemiskinan,” jelas juru bicara Fraksi Gerindra Wijil Tri Atmojo.

Selain itu juga mencatat tingginya angka silpa Rp 236.977.605.480. Fraksi Gerindra meminta perincian sebagai antisipasi fiskal dalam menyusun perencanaan anggaran di tahun berikutnya.

“Penggunaan silpa anggaran itu kami minta agar diarahkan untuk pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana konsep di dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” politisi asal Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kebumen itu. (K5-32/ Suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s